RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2013 MENJADI AGENDA UTAMA SIDANG III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (  RAPBD ) 2013, menjadi agenda Utama Sidang III – 2012 DPRD Kabupaten Belu, yang berlangsung selama 13 hari, sejak 10 Desember 2012.
Selain Rancangan APBD 2013, yang juga menjadi Agenda Pembahasan Sidang III, adalah Dua rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah Belu.
Mengenai rancangan APBD 2013, menurut Bupati Belu Drs. Joachim Lopez, merupakan salah satu agenda yang sangat penting di penghujung tahun 2012 untuk mempersiapkan APBD 2013.
Bupati Lopez mengatakan Penyusunan APBD 2013 tetap berpedoman pada Anggaran berbasis kinerja, sehingga yang diutamakan adalah Keluarannya atau Outputnya , yang terfokus pada peningkatan target kinerja, program dan kegiatan dari tahun sebelumnya dan berorientasi pada perwujudan kesejahteraan masyarakat.
Dan difokuskan pada potensi unggulan kabupaten yaitu pertanian, peternakan,  Kelautan Perikanan serta peningkatan Sarana Prasarana.
Menurut Bupati Lopez, Pemerintah juga menyadari bahwa menjelang akhir tahun 2012, terdapat beberapa masalah yang membutuhkan perhatian dan usaha bersama dalam mengatasinya.
Sementara Pimpinan dewan dalam sambutan pembukaan sidang yang disampaikan wakil Ketua Magdalena Tiwu mengatakan  Sidang III – 2012 DPRD Kabupaten Belu, merupakan agenda kerja tetap DPRD dan Pemerintah pada setiap tahunnya. Sehingga pada Forum terhormat tersebut  DPRD dapat menjalankan Fungsi Anggaran yang dimiliki dan selalu bermitra dengan Kepala daerah dalam menetapkan kebijakan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang Responsif, akuntabel dan transparan, dalam memenuhi tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat pada Era Pembangunan Revormasi sekarang.
Disadarai bahwa dengan segala keterbatasan kemampuan yang  miliki maupun potensi sumber daya lain yang kurang mendukung, dapat membatasi ruang gerak  dalam memperjuangkan fokus kepentingan rakyat secara menyeluruh
Dengan demikian kita bersama harus mampu mengelola kondisi keterbatasan tersebut menjadi satu kekuatan yang kokoh  dengan menentukan langkah yang tepat dan arif dalam menentukan skala prioritas untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. rri (rep.febby/edt.ans netu)